Padang, Padek—Ratusan tim da­yung dari berbagai klub yang ada di Sumbar ikut ambil bagian pada Turnamen Selaju Sampan Tra­disional II di Tempat Pele­langan… Read more

Tim Dayung Komando Lintas Laut Militer (Kolinlamil) kembali merajai lomba perahu karet dengan menyabet juara 1 dan 3 dalam lomba kebut dayung dan perahu karet… Read more

Atlet dayung Indonesia yang sedang menjalani pemusatan latihan nasional (pelatnas) menghadapi Sea Games XXVII 2013 Myanmar menjadwalkan pertandingan uji coba… Read more

ANGGARAN RUMAH TANGGA

PERSATUAN OLAHRAGA DAYUNG SELURUH INDONESIA

(PODSI)

 

PENDAHULUAN

Anggaran Rumah tangga ini merupakan penjelasan dan pelengkap serta pedoman pelaksanaan Anggaran Dasar PODSI.

  

BAB I

UMUM

 

PASAL 1

DASAR

Anggaran Rumah Tangga ini disusun berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar PODSI, serta kebutuhan dan perkembangan organisasi.

 

PASAL 2

BIMBINGAN, KOORDINASI DAN PENGAWASAN

1.  PODSI membina dan mengkoordinasi setiap dan seluruh kegiatan olahraga dayung prestasi di Indonesia.

2.     Dalam melaksanakan pembinaan dan mengkoordinasikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di atas, PODSI melakukan hal-hal sebagai berikut :

a.    Membimbing dan membantu setiap anggota;

b.  Mengambil keputusan dan tindakan terhadap segala persoalan yang tidak dapat diselesaikan oleh anggota;

c.    Bertindak sebagai pengelola perencanaan dan penyelenggaraan kegiatan olahraga dayung prestasi khususnya Pekan Olahraga.

d.   Mengawasi agar setiap anggotanya tidak melakukan kegiatan atau tindakan yang merugikan kepentingan PODSI pada khususnya dan kepentingan olahraga nasional pada umumnya.

e.    Menyelenggarakan dokumentasi setiap aktivitas olahraga dayung prestasi dengan sebaik-baiknya.

f.    Tindakan atau kegiatan lainnya sepanjang hal tersebut dibutuhkan sesuai dengan perkembangan olahraga dayung prestasi.

 

PASAL 3

HUBUNGAN LUAR NEGERI

1.   PODSI dapat menjalin hubungan kerja sama dengan organisasi olahraga dayung luar negeri untuk meningkatkan prestasi olahraga dayung nasional.

2.     Dalam melaksanaan kegiatannya untuk mengikuti kegiatan olahraga dayung internasional yang tidak bernaung di bawah IOC/OCA/SEAGF, PODSI berkoordinasi dengan KOI dan KONI.

 

 

 

PASAL 4

BANTUAN KEPADA PEMERINTAH

1.   Melalui KONI dan Kementerian Pemuda dan Olahraga, PODSI membantu Pemerintah dalam merumuskan, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan olahraga dayung prestasi.

2.     PODSI membina olahraga dayung prestasi dalam rangka mengangkat harkat dan martabat bangsa dan negara.

 

 

BAB II

LAMBANG DAN BENDERA

 

PASAL 5

LAMBANG

1.   Lambang PODSI yang dirinci pada lampiran A memiliki ukuran perbandingan sebagai berikut :

a.    Diameter tulisan Persatuan Olahraga Dayung Seluruh Indonesia = 6.0 satuan

b.    Diameter lingkaran tali keemasan                              =  5.0 satuan

c.    Panjang tulisan PODSI                                                            =  2.5 satuan

d.    Jarak tulisan PODSI dengan simpul tali                   =  0.5 satuan

e.    Tinggi karakter tulisan PODSI                                     =  0.5 satuan

 f.  Tinggi karakter tulisan Persatuan olahraga Dayung Seluruh Indonesia           = 0.3 satuan

2.     Lambang PODSI digunakan pada berbagai sarana termasuk :

a.    bendera;

b.    Papan nama;

c.    Badge;

d.    Lencana;

e.    Lain-lain sesuai dengan kebutuhan.

3.   Penggunaan lambang PODSI pada bendera PODSI diatur dalam Pasal ... Anggaran Rumah Tangga ini.

4.  Rincian penggunaan lambang PODSI sebagaimana dimaksud pada ayat 2 di atas selanjutnya diatur dalam peraturan PODSI.

 

PASAL 6

BENDERA

1.     Warna dasar bendera PODSI biru muda dengan ukuran :

a.    Untuk di luar ruangan             : panjang 300 cm; lebar 200 cm.

b.    Untuk di dalam ruangan         : panjang 135 cm; lebar 90 cm.

2.     Di tengah bendera tertera Lambang PODSI dengan ukuran :

a.    Untuk di luar ruangan             : panjang 153 cm ; lebar 166 cm ;

b.    Untuk di dalam ruangan         : panjang 68,8 cm ; lebar 74,7 cm ;

3.     Bendera Podsi Propinsi dan Podsi Kabupaten/Kota berwarna dasar warna Propinsi dan Kabupaten/Kota masing-masing dengan ukuran sama sebagaimana terebut pada ayat 1 butir a dan butir b.

4. Bentuk dan ukuran bendera PODSI, bendra Podsi Propinsi dan bendera Podsi Kabupaten/Kota adalah seperti tertera pada Lampiran ..., Lampiran ..., dan lampiran ..., yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Anggaran Rumah Tangga ini.

5. Penggunaan bendera PODSI, bendera Podsi Propinsi serta bendera Podsi Kabupaten/Kota diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi PODSI.

 

PASAL 7

HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL ATRIBUT PODSI

1.   Podsi adalah pemegang hak atas kekayaan intelektual lambang PODSI dan bendera PODSI.

2.    Setiap anggota PODSI berkewajiban melindungi hak atas kekayaan intelektual lambang PODSI dan bendera PODSI.

3.     Penggunaan lambang dan bendera PODSI di luar kepentingan langsung PODSI termasuk untuk pembuatan iklan atau kepentingan mendapat keuntungan menjadi hak sepenuhnya PODSI dan harus mendapat izin tertulis dari PODSI.

 

 

BAB III

KEANGGOTAAN

 

PASAL 8

KEANGGOTAAN

1.   Podsi sebagai induk organisasi cabang olahraga dayung prestasi di Indonesia adalah organisasi yang membina, mengembangkan dan mengkoordinasikan cabang-cabang olahraga dayung rowing, olahraga dayung canoeing dan olahraga dayung traditional boat/dragon boat.

2.     Podsi merupakan anggota federasi olahraga dayung internasional yang bersangkutan.

3.     Podsi beranggotakan Podsi Propinsi.

4. Podsi Propinsi adalah organisasi olahraga dayung prestasi di tingkat Propinsi yang beranggotakan Podsi Kabupaten/Kota yang berada di wilayah hukum propinsi yang bersangkutan.

5. Podsi Kabupaten/kota adalah organisasi olahraga dayung prestasi yang beranggotakan perkumpulan/club cabang olahraga dayung prestasi di tingkat kabupaten/kota yang berada di wilayah hukum kabupaten/kota yang bersangkutan.

6.  Podsi hanya mengakui keanggotaan sesuai dengan ayat 4 tersebut di atas.

 

PASAL 9

HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA

1.     Setiap anggota mempunyai hak sebagai berikut :

a.    Mengikuti setiap kegiatan PODSI;

b.    Turut sera dan mengeluarkan hak suara dalam setiap Munas, Munaslub dan Rapat Anggota;

c.    Memilih dan dipilih;

d.    Meminta penjelasan tentang kebijakan PODSI;

e.    Memakai lambang dan bendera PODSI;

f.     Mengundurkan dri sebagai anggota PODSI;

g.    Pembelaan diri;

 

 

2.     Setiap anggota berkewajiban untuk ;

a.    Tunduk dan patuh kepada setiap dan seluruh ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Munas/Munaslub/Rapat Anggota, Peraturan dan Keputusan PODSI;

b.    Mendukung setiap kegiatan PODSI;

c.    Melaksanakan kegiatan secara teratur sesuai dengan ketentuanAnggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;

d.    Melaporkan kegiatan kepada PODSI secara teratur;

e.    Mengirim utusan untuk mengikuti Munas, Munaslub, Rapat Anggota dan kegiatan-kegiatan lain yang berkaitan dengan pembinaan olahraga dayung prestasi.

3.     Podsi wajib melaksanakan Kejuaraan Nasional olahraga dayung minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

4.     Podsi Propinsi dan Podsi Kabupaten/Kota wajib melaksanakan kejuaraan daerah secara periodik dan berkesinambungan.

 

PASAL 10

PERSYARATAN MENJADI ANGGOTA

1.     Untuk dapat diterima menjadi anggota, bagi organisasi olahraga dayung propinsi harus memenuhi persyaratan sebagai anggota sebagai berikut :

a.    Memiliki kepengurusan yang telah disetujui oleh Koni Propinsi dan telah disyahkan dengan Keputusan PODSI;

b.    Memahami dan melaksanakan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PODSI;

c.    Mempunyai sekurang-kurangnya 1 (satu) anggota  Podsi Kabupaten/Kota yang aktif melaksanakan kegiatan pembinaan olahraga dayung prestasi di wilayah kerjanya.

2.     Setiap pengurus Podsi Kabupaten/Kota dimaksud pada ayat 1 butir c di atas, masing-masing telah mempunyai sekurang-kurangnya 1 (satu) pengurus perkumpulan/club lengkap dengan pengurusnya yang telah berfungsi dan dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari pengurus Koni Kabupaten/Kota..

 

PASAL 11

TATA CARA PERMOHONAN MENJADI ANGGOTA

1.     Calon anggota wajib mengajukan surat permohonan kepada Ketua Umum PODSI, dengan dilampiri dokumen sebagaimana diatur dalam Pasal 9.

2.     Ketua Umum PODSI berkewajiban meneliti kelengkapan surat permohonan. Apabila semua persyaratan sebagaimana diatur dalam pasal 9 telah dipenuhi, organisasi olahraga dayung tersebut ditetapkan sebagai calon anggota.

3.     Ketua Umum PODSI wajib memberitahukan kepada pemohon diterima tidaknya sebagai calon anggota paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung tanggal surat permohonan diterima.

4.     Ketua Umum PODSI wajib mengajukan calon anggota sebagaimana dimaksud pada ayat 2 kepada Rapat Anggota.

 

 

 

 

 

PASAL 12

TATA CARA PENERIMAAN ANGGOTA

1.     Rapat Anggota mempertimbangkan surat permohonan calon anggota beserta lampiran-lampirannya dan pertimbangan yang diberikan oleh pengurus PODSI.

2.     Rapat Anggota memutuskan diterima atau tidaknya calon anggota tersebut menjadi anggota.

3.     Keputusan Rapat Anggota tentang diterima atau tidaknya calon anggota sebagaimana dimaksudpada ayat 2 di atas secara resmi diberitahukan oleh Ketua Umum PODSI kepada yang bersangkutan paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung tanggal keputusan, dan tembusannya diberikan kepada :

a.    Seluruh anggota PODSI;

b.    Pihak terkait.

 

PASAL 13

KEHILANGAN STATUS KEANGGOTAAN

1.     Apabila persyaratan keanggotaan sebagaimana diatur dalam pasal 9 tidak lagi terpenuhi, maka Rapat Anggota dapat memutuskan hilangnya status keanggotaan setelah diberi peringatan 3 (tiga) kali secara tertulis oleh pengurus PODSI.

2.     Hilangnya status keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di atas mengakibatkan hilangnya seluruh hak dan kewajiban sebagai anggota.

3.     Untuk mendapatkan kembali status keanggotaan, diberlakukan persyaratan penerimaan keanggotaan sebagaimana datur dalam pasal 9 Anggaran Rumah Tangga.

4.     Berakhirnya status keanggotaan berdasarkan Keputusan Rapat Anggota secara resmi diberitahukan oleh Ketua Umum PODSI kepada yang bersangkutan paling lambat 14 (empat belas ) hari terhitung tanggal keputusan, dan tembusannya diberikan kepada :

a.    Seluruh anggota PODSI;

b.    Pihak terkait.

 

PASAL 14

PEMBERHENTIAN SEMENTARA OLEH PENGURUS PODSI

1.     Anggota yang melakukan pelanggaran terhadap satu atau beberapa ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PODSI, maka pengurus PODSI dapat menjatuhkan pemberhentian sementara terhadap anggotanya. Pemberhentian sementara tersebut harus dilaporkan kepada Rapat Anggota yang terdekat untuk dipertimbangkan dan diputuskan.

2.     Tata cara pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di atas, kepada anggota terlebih dahulu harus diberi peringatan 3 (tiga) kali secara tertulis.

3.     Setelah surat peringatan ketiga diterima, anggota yang bersangkutan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan dapat melakukan pembelaan diri di hadapan Rapat Pleno  pengurus PODSI yang diadakan khusus untuk itu. Apabila anggota tersebut tidak menggunakan haknya, maka pengurus PODSI dapat mengeluarkan Surat Pemberhentian Sementara.

 

 

 

4.     Setelah menerima surat permohonan pembelaan diri dari anggota, apabila pengurus PODSI tidak melaksanakan Rapat Pleno yang diadakan khusus untuk itu dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan, maka surat peringatan sebelumnya dianggap gugur.

5.     Pemberhentian sementara hanya dapat berjalan paling lama untuk waktu 12 (dua belas) bulan, dan apabila tidak ada tindakan lanjutan yang dilakukan oleh pengurus PODSI, pemberhentian sementara akan gugur dengan sendirinya.

 

 

PASAL 15

PEMBERHENTIAN SEMENTARA OLEH PENGURUS PODSI PROPINSI, KABUPATEN/KOTA

1.     Pemberhentian sementara oleh pengurus Podsi Propinsi.

a.    Anggota yang melakukan pelanggaran terhadap satu atau beberapa ketentuan Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga PODSI, maka pengurus Podsi Propinsi dapat menjatuhkan sangsi pemberhentian sementara terhadap anggotanya. Pemberhentian sementara tersebut harus dilaporkan kepada Rapat Anggota Podsi Propinsi yang terdekat untuk dipertimbangkan dan diputuskan;

b.    Tata cara pemberhentian sementara sebagaimana dimaksudkan pada ayat 1 butir a diatas, kepada anggota terlebih dahulu harus diberi peringatan 3 (tiga) kali secara tertulis;

c.    Setelah surat peringatan ketiga diterima, anggota yang bersangkutan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan dapat melakukan pembelaan diri di hadapan Rapat Pleno pengurus Podsi Propinsi yang diadakan khusus untuk itu. Apa bila anggota tersebut tidak menggunakan haknya, maka pengurus Podsi Propinsi dapat mengeluarkan Surat Pemberhentian Sementara;

d.    Setelah menerima surat permohonan pembelaan diri dari anggota, pengurus Podsi Propinsi tidak melaksanakan Rapat Pleno yang diadakan khusus untuk itu dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan, maka peringatan sebelumnya dianggap gugur;

e.    Pemberhentian sementara hanya dapat berjalan paling lama untuk waktu 12 (dua belas) bulan, dan apabila tidak ada tindakan lanjutan yang dilakukan oleh pengurus Podsi Propinsi, pemberhentian sementara akan gugur dengan sendirinya;

f.     Setiap surat peringatan dan surat pemberhentian sementara harus dilaporkan kepada PODSI.

 

2.     Pemberhentian Sementara oleh pengurus Podsi Kabupaten/Kota.

a.    Anggota yang melakukan pelanggaran terhadap satu atau beberapa ketentuan Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga PODSI, maka pengurus Podsi Kabupaten/Kota dapat menjatuhkan sangsi pemberhentian sementara terhadap anggotanya. Pemberhentian sementara tersebut harus dilaporkan kepada Rapat Anggota Podsi Kabupaten/Kota yang terdekat untuk dipertimbangkan dan diputuskan;

b.    Tata cara pemberhentian sementara sebagaimana dimaksudkan pada ayat 1 butir a diatas, kepada anggota terlebih dahulu harus diberi peringatan 3 (tiga) kali secara tertulis;

c.    Setelah surat peringatan ketiga diterima, anggota yang bersangkutan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan dapat melakukan pembelaan diri di hadapan Rapat Pleno pengurus cabang Podsi Kabupaten/Kota yang diadakan khusus untuk itu. Apa bila anggota tersebut tidak menggunakan haknya, maka pengurus cabang Podsi Kabupaten/Kota dapat mengeluarkan Surat Pemberhentian Sementara;

d.    Setelah menerima surat permohonan pembelaan diri dari anggota, pengurus cabang Podsi Kabupaten/Kota tidak melaksanakan Rapat Pleno yang diadakan khusus untuk itu dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan, maka peringatan sebelumnya dianggap gugur;

e.    Pemberhentian sementara hanya dapat berjalan paling lama untuk waktu 12 (dua belas) bulan, dan apabila tidak ada tindakan lanjutan yang dilakukan oleh pengurus Podsi Kabupaten/Kota, pemberhentian sementara akan gugur dengan sendirinya;

f.     Setiap surat peringatan dan surat pemberhentian sementara harus dilaporkan kepada Podsi Propinsi.

 

 

PASAL 16

PEMBELAAN DIRI DAN REHABILITASI

1.     Anggota yang diberhentikan sementara oleh pengurus PODSI dapat mengajukan dan melakukan pembelaan diri dihadapan Rapat Anggota. Apabila pembelaan diri diterima oleh Rapat Anggota, status keanggotaan direhabilitasi.

2.     Anggota yang diberhentikan sementara oleh pengurus Podsi Propinsi dapat mengajukan dan melakukan pembelaan diri dihadapan Rapat Anggota Podsi Propinsi. Apabila pembelaan diri diterima oleh Rapat Anggota Podsi Propinsi, status keanggotaan direhabilitasi.

3.     Anggota yang diberhentikan sementara oleh pengurus cabang Podsi Kabupaten/Kota dapat mengajukan dan melakukan pembelaan diri dihadapan Rapat Anggota Podsi Kabupaten/Kota. Apabila pembelaan diri diterima oleh Rapat Anggota Podsi Kabupaten/Kota, status keanggotaan direhabilitasi.

 

 

BAB IV

ORGANISASI

 

PASAL 17

DEWAN PENYANTUN PODSI

1.     Anggota Dewan Penyantun PODSI terdiri atas pejabat negara, pimpinan perusahaan swasta nasional dan tokoh-tokoh masyarakat yang dipandang dapat memberikan dukungan/sumbangsih pemikiran, moril maupun materiil untuk kepentingan olahraga dayung prestasi.

2.     Masa bakti anggota Dewan Penyantun PODSI 4 (empat) tahun sesuai dengan masa bakti Ketua Umum terpilih yang dipilih dan ditetapkan oleh Munas serta dapat dipilih kembali untuk masa bakti berikutnya.

3.     Ketua dan wakil ketua Dewan Penyantun PODSI dipilih oleh para anggota Dewan Penyantun.

4.     Seketaris Jendral PODSI karena jabatannya (Ex-officio) menjadi Seketaris Dewan Penyantun PODSI.

5.     Ketua, dibantu Wakil Ketua dan Seketaris, mengkoordinasi segala tugas dan wewenang Dewan Penyantun PODSI.

6.     Tugas dan wewenang Dewan Penyantun PODSI adalah :

a.    Memberikan dukungan terhadap pelaksanaan program kerja dan keuangan PODSI;

b.    Memberikan saran dan pertimbangan kepada pengurus PODSI, baik diminta maupun tidak diminta;

c.    Membantu, memelihara dan mengembangkan hubungan baik antara masyarakat, pemerintah dan pihak lain.

7.     Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, Dewan Penyantun PODSI secara berkala mengadakan rapat koordinasi dan konsultasi dengan pengurus PODSI.

8.     Dewan Penyantun PODSI wajib diundang dalam setiap kegiatan resmi yang diselenggarakan oleh PODSI, misalnya Munas dan Rapat Anggota.

 

 

PASAL 18

DEWAN PENYANTUN PODSI PROPINSI

1.     Anggota Dewan Penyantun Podsi Propinsi dipilih dan ditetapkan oleh Musprop untuk masa bakti 4 (empat) tahun, sesuai dengan masa bakti Ketua Umum terpilih yang terdiri atas seorang Ketua, seorang Wakil Ketua dan anggota.

2.     Seketaris Umum Podsi Propinsi karena jabatannya (Ex-officio) menjadi seketaris Dewan Penyantun Podsi Propinsi.

3.     Ketua, dibantu oleh Wakil Ketua dan seketaris, mengkoordinasi segala tugas dan wewenang Dewan Penyantun Podsi Propinsi.

4.     Anggota Dewan Penyantun Podsi Propinsi dapat dipilih kembali untuk masa bakti berikutnya.

5.     Tugas dan wewenang Dewan Penyantun Podsi Propinsi adalah sebagai berikut :

a.    Memberikan dukungan terhadap pelaksanaan program kerja dan keuangan Podsi Propinsi;

b.    Memberikan saran dan pertimbangan kepada pengurus Podsi Propinsi, baik diminta maupun tidak diminta;

c.    Membantu, memelihara dan mengembangkan hubungan baik antara masyarakat, pemerintah propinsi dan komite olahraga propinsi.

6.     Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, Dewan Penyantun Podsi Propinsi secara berkala mengadakan rapat koordinasi dan konsultasi dengan pengurus Podsi Propinsi.

7.     Dewan Penyantun Podsi Propinsi wajib diundang dalam setiap kegiatan resmi yang diselenggarakan oleh Podsi Propinsi misalnya Musprop, Rapat Anggota Podsi Propinsi, dan pekan olahraga Propinsi.

8.     Dewan Penyantun Podsi Propinsi memberikan laporan atau penjelasan kepada Musprop dan atau Rapat Anggota Podsi Propinsi.

 

 

 

 

PASAL 19

DEWAN PENYANTUN PODSI KABUPATEN/KOTA

1.     Anggota Dewan Penyantun Podsi Kabupaten/Kota dipilih dan ditetapkan oleh Muskab/kota untuk masa bakti 4 (empat) tahun, sesuai dengan masa bakti Ketua Umum terpilih yang terdiri atas seorang Ketua, seorang Wakil Ketua dan anggota.

2.     Seketaris Umum Podsi Kabupaten/Kota karena jabatannya (Ex-officio) menjadi seketaris Dewan Penyantun Podsi Kabupaten/Kota.

3.     Ketua, dibantu oleh Wakil Ketua dan seketaris, mengkoordinasi segala tugas dan wewenang Dewan Penyantun Podsi Kabupaten/Kota.

4.     Anggota Dewan Penyantun Podsi Kabupaten/Kota dapat dipilih kembali untuk masa bakti berikutnya.

5.     Tugas dan wewenang Dewan Penyantun Podsi Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut :

a.    Memberikan dukungan terhadap pelaksanaan program kerja dan keuangan Podsi Kabupaten/Kota;

b.    Memberikan saran dan pertimbangan kepada pengurus Podsi Kabupaten/Kota, baik diminta maupun tidak diminta;

c.    Membantu, memelihara dan mengembangkan hubungan baik antara masyarakat, pemerintah propinsi dan Komite Olahraga Kabupaten/Kota.

6.     Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, Dewan Penyantun Podsi Kabupaten/Kota secara berkala mengadakan rapat koordinasi dan konsultasi dengan pengurus Podsi Kabupaten/Kota.

7.     Dewan Penyantun Podsi Kabupaten/Kota wajib diundang dalam setiap kegiatan resmi yang diselenggarakan oleh Podsi Kabupaten/Kota misalnya Muskab/kota, Rapat Anggota Podsi Kabupaten/Kota, dan pekan olahraga Kabupaten/Kota.

8.     Dewan Penyantun Podsi Kabupaten/Kota memberikan laporan atau penjelasan kepada Musprop dan atau Rapat Anggota Podsi Propinsi.

 

 

PASAL 20

DEWAN KEHORMATAN PODSI

1.     Dewan Kehormatan PODSI mempunyai anggota yang jumlahnya tidak dibatasi, terdiri dari mantan Ketua PODSI dan tokoh olahraga nasional yang telah mengabdi dan berjasa secara luar biasa bagi pengembangan dan pembinaan keolahragaan nasional.

2.     Keanggotaan Dewan Kehormatan PODSI bersifat penghargaan yang dipilih dan ditetapkan oleh Formatur yang terpilih dalam Munas.

3.     Anggota Dewan Kehormatan PODSI wajib diundang dalam kegiatan PODSI yaitu Munas, Rapat Anggota dan Pekan Olahraga.

4.     Fungsi Dewan Kehormatan ditentukan lebih lanjut berdasarkan keputusan Ketua Umum PODSI.

 

 

 

 

PASAL 21

DEWAN KEHORMATANPODSI PROPINSI

1.     Dewan Kehormatan Podsi Propinsi mempunyai anggota yang jumlahnya tidak dibatasi, terdiri dari mantan Ketua Umum Podsi Propinsi dan tokoh olahraga propinsi yang telah mengabdi dan berjasa secara luar biasa bagi pengembangan dan pembinaan keolahragaan propinsi.

2.     Keanggotaan Dewan Kehormatan Podsi Propinsi bersifat penghargaan dan penghormatan yang dipilih dan ditetapkan oleh Formatur yang terpilih dalam Musprop.

3.     Anggota Dewan Kehormatan Podsi Propinsi wajib diundang dalam kegiatan yaitu Musprop, Rapat Anggota Podsi Propinsi dan Pekan Olahraga Propinsi.

4.     Fungsi dan tugas Dewan Kehormatan Podsi Propinsi ditentukan lebih lanjut berdasarkan keputusan Ketua Umum Podsi Propinsi.

 

 

PASAL 22

DEWAN KEHORMATANPODSI KABUPATEN/KOTA

1.     Dewan Kehormatan Podsi Kabupaten/Kota mempunyai anggota yang jumlahnya tidak dibatasi, terdiri dari mantan Ketua Umum Podsi Kabupaten/Kota dan tokoh olahraga Kabupaten/Kota yang telah mengabdi dan berjasa secara luar biasa bagi pengembangan dan pembinaan keolahragaan Kabupaten/Kota.

2.     Keanggotaan Dewan Kehormatan Podsi Kabupaten / Kota bersifat penghargaan dan penghormatan yang dipilih dan ditetapkan oleh Formatur yang terpilih dalam Muskab/kota.

3.     Anggota Dewan Kehormatan Podsi Kabupaten/Kota wajib diundang dalam kegiatan yaitu Muskab/kota, Rapat Anggota Podsi Kabupaten/Kota dan Pekan Olahraga Kabupaten/Kota.

4.     Fungsi dan tugas Dewan Kehormatan Podsi Kabupaten/Kota ditentukan lebih lanjut berdasarkan keputusan Ketua Umum Podsi Kabupaten/Kota.

 

PASAL 23

TUGAS POKOK DAN FUNGSI PODSI

Pengurus PODSI mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan pengelolaan, pembinaan dan pengembangan olahraga dayung prestasi untuk meningkatkan harkat, martabat dan kehormatan bangsa.

 

PASAL 24

TUGAS POKOK DAN FUNGSI PENGURUS PODSI

 

1.     Ketua Umum

a.    Merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam memimpin PODSI.

b.    Merumuskan kebijakan umum di bidang pembinaan dan pengembangan olahraga dayung prestasi.

c.    Mengkoordinasi penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan kegiatan olahraga dayung prestasi yang pelaksanaannya dilakukan oleh anggota.

d.    Bertindak untuk dan atas nama PODSI, baik di dalam maupun di luar Pengadilan.

e.    Bertanggung jawab dan mengusahakan agar seluruh keputusan Munas, Rapat Anggota, Rapat Pleno, dan Program Kerja yang telah disyahkan dapat dilaksanakan dan dipenuhi dengan baik.

f.     Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Munas.

 

2.     Wakil Ketua Umum.

a.    Membantu Ketua Umum dalam menjalankan tugasnya.

b.    Mewakili Ketua Umum apabila berhalangan.

c.    Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Umum.

d.    Dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Umum.

 

3.     Seketaris Jendral.

a.    Mewakili Ketua Umum apabila berhalangan.

b.    Mengkoordinasi, mengarahkan dan bertanggung jawab terhadap kegiatan kerja Seketariat Jendral PODSI.

c.    Mengkoordinasi dan mengarahkan kegiatan Biro Media dan Humas, Biro Inventaris dan Perawatan Aset, serta Biro Perencanaan dan Anggaran;

d.    Mengelola seluruh kebutuhan fasilitas dan perlengkapan di lingkungan Seketariat Jendral;

e.    Melaksanakan kegiatan ketatausahaan, pembinaan personil, pembinaan material, perlengkapan dan kegiatan pembinaan kerumahtanggaan PODSI;

f.     Mempersiapkan dan menyelenggarakan rapat-rapat pengurus PODSI;

g.    Mengkoordinasi penyusunan laporan Seketariat Jendral secara periodik;

h.    Mengkoordinasi persiapan dan penyelenggaraan setiap Munas dan Rapat Anggota;

i.      Menjadi pendamping dan nara sumber pada setiap Munas dan Rapat Anggota;

j.      Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Umum;

k.    Dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh Wakil Seketaris Jendral;

l.      Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Umum.

 

4.     Bendahara.

a.    Melaksanakan kebijakan umum serta kebijakan Ketua Umum dalam urusan keuangan, perbendaharaan keuangan dan anggaran berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku;

b.    Menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja bekerja sama dengan Biro Perencanaan Program dan Anggaran;

c.    Mengkoordinasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja yang telah disetujui;

d.    Bertanggung jawab terhadap pengadaan, pendanaan baik dari sektor pemerintah maupun nonpemerintah;

e.    Bertanggung jawab terhadap pembukuan, verifikasi dan pengeluaran sesuai dengan peraturan yang berlaku;

f.     Bertanggung jawab terhadap penyusunan laporan keuangan secara periodik;

g.    Menjadi pendamping dan nara sumber pada setiap Munas dan Rapat Anggota;

h.    Di dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya dibantu oleh Wakil Bendahara;

i.      Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Umum.

 

5.     Bidang Organisasi.

a.    Membantu Ketua Umum dalam Bidang Organisasi;

b.    Mengkoordinasi penyusunan rancangan program kerja PODSI dalam Bidang Organisasi;

c.    Memberikan saran-saran kepada Ketua Umum dalam bidang pembinaan organisasi;

d.    Mengkoordinasi semua kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan / pembinaan organisasi anggota;

e.    Memberikan pengarahan di bidang organisasi dalam setiap Munas, Musprop yang diselenggarakan oleh Anggota;

f.     Mengkoordinasi pelaksanaan tugas sehari-hari Komisi Hukum, Komisi Kerjasama  Antar Lembaga, dan Komisi Kesejahteraan Pelaku Olahraga;

g.    Mengkoordinasi penyusunan laporan Bidang Organisasi secara periodik;

h.    Bertindak sebagai nara sumber pada setiap Munas dan Rapat Anggota;

i.      Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Umum.

 

6.     Bidang Perlombaan

a.    Membantu Ketua Umum dalam Bidang Perlombaan olahraga dayung prestasi.

b.    Mengkoordinasi penyusunan rancangan program kerja PODSI dalam bidang Perlombaan olahraga dayung;

c.    Mengkoordinasi pelaksanaan tugas Komisi Sarana dan Prasarana Perlombaan dan Komisi Perwasitan dan Administrasi Lomba.

d.    Mengkoordinasi penyusunan laporan Bidang Perlombaan.

e.    Bertindak sebagai nara sumber pada setiap Munas dan Rapat Anggota.

f.     Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Umum.

 

7.     Bidang Pembinaan Prestasi Rowing.

a.    Membantu Ketua Umum dalam Bidang Pembinaan Prestasi Rowing;

b.    Mengkoordinasi penyusunan rancangan program kerja PODSI dalam Bidang Pembinaan Prestasi Rowing;

c.    Mengkoordinasi kegiatan Komisi Rowing Senior dan Komisi Junior, Pembibitan dan Pemanduan Bakat Rowing yang dilaksanakan oleh PODSI dan anggota;

d.    Mengkoordinasi kegiatan pembinaan prestasi yang dilakukan oleh PODSI dan anggota;

e.    Melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan penataran, pendidikan dan pelatihan olahraga dayung prestasi rowing.

f.     Mengkoordinasi pembinaan dan pengawasan setiap kegiatan anggota dalam bidang pembinaan prestasi;

g.    Melaksanakan dan mengkoordinasikan pemusatan latihan nasional;

h.    Memberikan pengarahan di bidang pembinaan prestasi dalam setiap Pekan Olahraga Wilayah/Daerah atau kejuaraan-kejuaraan olahraga dayung rowing yang dilakukan oleh anggota;

i.      Mengkoordinasi kegiatan Komisi Pembibitan dan Pemanduan Bakat, Komisi LITBANG, Komisi Senior serta Komisi Yunior;

j.      Mengkoordinasi penyusunan laporan bidang pembinaan prestasi rowing secara periodik;

k.    Bertindak sebagai nara sumber dalam bidang pembinaan prestasi pada setiap Munas dan Rapat Anggota;

l.      Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Umum.

 

8.     Bidang Pembinaan Prestasi Canoeing.

a.      Membantu Ketua Umum dalam Bidang Pembinaan Prestasi Canoeing;

b.      Mengkoordinasi penyusunan rancangan program kerja PODSI dalam Bidang Pembinaan Prestasi Canoeing;

c.      Mengkoordinasi kegiatan Komisi Canoeing Senior dan Komisi Junior, Pembibitan dan Pemanduan Bakat Canoeing yang dilaksanakan oleh PODSI dan anggota;

d.      Mengkoordinasi kegiatan pembinaan prestasi yang dilakukan oleh PODSI dan anggota;

e.      Melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan penataran, pendidikan dan pelatihan olahraga dayung canoeing;

f.       Mengkoordinasi pembinaan dan pengawasan setiap kegiatan anggota dalam bidang pembinaan prestasi;

g.      Melaksanakan dan mengkoordinasikan pemusatan latihan nasional;

h.     Memberikan pengarahan di bidang pembinaan prestasi dalam setiap Pekan Olahraga Wilayah/Daerah atau kejuaraan-kejuaraan olahraga dayung Canoeing yang dilakukan oleh anggota;

i.       Mengkoordinasikan Komisi Pembibitan dan Pemanduan Bakat, Komisi LITBANG , Komisi Senior, serta Komisi Yunior;

j.        Mengkoordinasi penyusunan laporan bidang pembinaan prestasi canoeing secara periodik;

k.      Bertindak sebagai nara sumber dalam bidang pembinaan prestasi pada setiap Munas dan Rapat Anggota.

l.       Dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Umum.

 

9.     Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

a.    Menyusun rencana program kerja PODSI dibidang IPTEK olah raga dayung;

b.    Mengkoordinasi kegiatan Komisi Sport Medicine, Komisi Penelitian dan Pengembangan serta Komisi Pendidikan dan Penataran.

c.    Mengkoordinasikan kajian dan penelitian tentang methoda kepelatihan, kedokteran, psikologi, nutrisi olahraga dayung dengan bekerja sama lembaga terkait;

d.    Mengkoordinasikan kajian dan penelitian tentang perencanaan, pembangunan dan pemeliharaan prasarana dan sarana olahraga dayung bekerja sama dengan lembaga terkait;

e.    Menyusun rancangan standarisasi pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga dayung dan bekerja sama dengan lembaga terkait;

f.     Mengkoordinasi dan mendayagunakan para ahli untuk peningkatan prestasi olahraga dayung;

g.    Memberikan bimbingan kepelatihan, kedokteran, psikologi nutrisi olahraga dayung Canoeing serta bimbingan perencanaan, pembangunan dan pemeliharaan prasarana dan sarana olahraga dayung;

h.    Menyusun laporan kerja secara periodik;

i.      Dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Umum.

 

10.  Badan Audit Internal

a.      Membantu Ketua Umum PODSI dalam pengawasan Internal semua kegiatan mengenai keuangan PODSI baik penerimaan maupun pengeluaran oleh pengurus PODSI atau program-program yang pendanaannya dibiayai PODSI;

b.      Dalam melaksanakan tugas, Badan Audit Internal PODSI harus mengacu kepada prinsip akutansi Indonesia dan peraturan perundangan;

c.      Secara periodik melakukan pemeriksaan laporan keuangan PODSI dan melaporkan ke Ketua Umum PODSI, yang terdiri atas laporan bulanan dan tahunan;

d.      Memberikan laporan, saran dan pertimbangan kepada Ketua Umum PODSI mengenai sesuatu yang berkaitan dengan bidang tugasnya;’

e.      Jumlah Auditor Internal PODSI ditetapkan oleh Ketua Umum PODSI;

f.       Badan Audit Internal PODSI bertanggung jawab langsung kepada Ketua Umum PODSI;

g.      Hal-hal lain mengenai tugas pokok dan fungsi Badan Audit Internal yang belum diatur dalam ayat ini ditetapkan oleh Ketua Umum PODSI.

 

11.  Biro Promosi Media dan Humas

a.      Menyusun rancangan program kerja PODSI mengenai Media dan Hubungan Masyarakat;

b.      Mengkoordinasi dan mempersiapkan materi berita yang akan disampaikan kepada masyarakat melalui media massa;

c.      Mengkoordinasikan, mempersiapkan dan menerbitkan bahan-bahan publikasi;

d.      Mempersiapkan dan menyampaikan program kerja dan jadwal kegiatan keolahragaan dayung nasional kepada masyarakat melalui media massa;

e.      Mendokumentasikan setiap kegiatan PODSI;

f.       Membina hubungan  dan kebersamaan dengan setiap insan pers, sponsor dan unsur-unsur media dari instansi terkait dan masyarakat olahraga;

g.      Menyusun laporan kerja secara periodik;

h.     Dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari bertanggung jawab kepada Seketaris Jendral.

 

12.  Biro Inventaris dan Perawatan Aset

a.      Menyusun rancangan program kerja Podsi dalam bidang inventarisasi dan perawatan aset;

b.      Melakukan pencatatan penerimaan dan pengeluaran  serta penghapusan barang inventaris;

c.      Melakukan pencatatan kondisi barang-barang inventaris (Baik, Kurang Baik, Rusak Ringan, Rusak Berat);

d.      Melakukan pemeliharaan dan perawatan barang-barang inventaris / aset;

e.      Menyusun laporan kerja secara periodik;

f.       Dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari bertanggung jawab kepada Seketaris Jendral.

 

13.   Biro Perencanaan Program dan Anggaran

a.      Menyusun rancangan program kerja serta anggaran pendapatan dan belanja PODSI;

b.      Mengadakan koordinasi dengan bidang-bidang dalam menyusun rancangan program kerja PODSI;’

c.      Mengadakan koordinasi dengan bendahara dalam menyusun anggaran pendapatan dan belanja;

d.      Membantu mengkoordinasikan pengendalian anggaran kerja PODSI;

e.      Menyusun laporan kerja secara periodik;

f.       Dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari bertanggung jawab kepada Sekretaris Jendral.

14.  Komisi Hukum

a.    Menyusun rancangan program kerja PODSI mengenai Komisi Hukum;

b.    Melakukan kajian atas setiap usul perubahan terhadap ketentuang anggaran dasar dan atau anggaran rumah tangga;

c.    Bertugas sebagai Komisi Keabsahan dalam setiap Kejuaraan Dayung di Tingkat Nasional;

d.    Memberikan pertimbangan mengenai setiap permasalahan yang menyangkut persyaratan keanggotaan dan status anggota PODSI;

e.    Menyusun rancangan peraturan dan atau keputusan Ketua Umum PODSI dan naskah kerja sama;

f.     Memberikan pertimbangan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelanggaran organisasi;

g.    Bertindak atas nama PODSI dalam penyelesaian masalah hukum yang berhubungan dengan anggota maupun pihak ketiga;

h.    Mendokumentasikan produk hukum yang berkaitan dengan olahraga;

 

i.      Menyusun laporan kerja secara periodik;

j.      Dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari bertanggung jawab kepada Bidang Organisasi.

15.  Komisi Kerjasama Antar Lembaga

a.      Merumuskan perencanaan program kerja PODSI mengenai Kerjasama dan Hubungan Antar Lembaga Dalam dan Luar Negeri;

b.      Melaksanakan pengadministrasian, pengelolaan dokumentasi, dan tata laksana kerjasama dalam dan luar negeri;

c.      Memberikan saran dan rekomendasi kepada Bidang Organisasi tentang Kerjasama dan Hubungan Antar Lembaga Dalam dan Luar Negeri;

d.      Menyusun laporan secara periodik;

e.      Dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari bertanggung jawab kepada Bidang Organisasi.

 

16.  Komisi Kesejahteraan Pelaku Olahraga

a.      Menyusun program kerja PODSI mengenai kesejahteraan pelaku olahraga.

b.      Menyusun dan mengkoordinasikan pelaksanaan pola kesejahteraan pelaku olahraga (atlit, pelatih, wasit/juri dan pembina);

c.      Membantu Bidang Organisasi dalam perencanaan pemberian penghargaan;

d.      Menyusun laporan kerja secara periodik;

e.      Dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari bertanggung jawab kepada Bidang Organisasi.

 

17.  Komisi Sarana dan Prasarana Perlombaan

a.      Menyusun rencana program kerja PODSI dibidang prasarana dan sarana perlombaan;

b.      Mengkoordinasikan kajian dan penelitian tentang perencanaan, pembangunan dan pemeliharaan prasarana dan sarana olahraga dayung prestasi dan bekerja sama dengan instansi / lembaga terkait;

c.      Menyusun rancangan standarisasi pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga dayung prestasi dan bekerja sama dengan instansi / lembaga terkait;

d.      Mengkoordinasi pelaksanaan penyediaan prasarana dan sarana perlombaan dayung prestasi setiap kali diperlukan;

e.      Menyusun laporan kerja secara periodik;

f.       Dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari bertanggung jawab kepada Bidang Perlombaan.

 

18.  Komisi Perwasitan dan Administrasi Lomba

a.      Menyusun rencana program kerja PODSI di bidang perwasitan dan administrasi lomba;

b.      Melakukan pembinaan dan peningkatan kemampuan anggota dalam bidang perwasitan dan administerasi lomba;

c.      Mengkoordinasi pelaksanaan perwasitan dan administrasi lomba dalam kejuaraan dayung prestasi;

 

d.      Menyusun laporan kerja secara periodik;

e.      Dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari bertanggung jawab kepada Bidang Perlombaan.

 

19.  Komisi Rowing Senior

a.    Menyusun rancangan program kerja PODSI dalam Bidang Pembinaan Prestasi Rowing Senior;

b.    Mengkoordinasi kegiatan pembinaan prestasi Rowing Senior yang dilakukan oleh PODSI dan anggota;

c.    Mengkoordinasikan kegiatan penataran, pendidikan dan pelatihan olahraga dayung Rowing Senior;

d.    Mengkoordinasi pembinaan dan pengawasan setiap kegiatan anggota dalam bidang pembinaan prestasi Rowing Senior;

e.    Melaksanakan dan mengkoordinasikan pemusatan latihan nasional;

f.     Memberikan pengarahan di bidang pembinaan prestasi dalam setiap Pekan Olahraga Wilayah/Daerah atau kejuaraan-kejuaraan olahraga dayung Canoeing yang dilakukan oleh anggota;

g.    Mengkoordinasi penyusunan laporan bidang pembinaan prestasi Rowing Senior secara periodik;

h.    Bertindak sebagai nara sumber dalam bidang pembinaan prestasi pada setiap Munas dan Rapat Anggota.

i.      Dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Bidang Pembinaan Prestasi Rowing.

 

20.  Komisi Junior, Pembibitan dan Pemanduan Bakat Rowing

a.      Menyusun standarisasi dan membantu mengkoordinasikan pelaksanaan pola pembibitan dan pemanduan bakat, mulai dengan bibit unggul yang ada di sekolah, perkumpulan olahraga dayung rowing pelajar / mahasiswa dan perkumpulan olahraga dayung rowing lainnya secara berkesi-nambungan;

b.      Membantu mengkoordinasikan Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar / Mahasiswa (PPLP / PPLM), perkumpulan olahraga dayung rowing pelajar / mahasiswa dan perkumpulan olahraga dayung rowing lainnya;

c.       Menyusun laporan kerja secara periodik;

d.      Dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari bertanggung jawab kepada Bidang Pembinaan Prestasi Rowing.

 

 

21.  Komisi Canoeing Flat Water

a.      Menyusun rancangan program kerja PODSI dalam Bidang Pembinaan Prestasi Canoeing Flat Water;

b.     Mengkoordinasi kegiatan pembinaan prestasi Canoeing Flat Water yang dilakukan oleh PODSI dan anggota;

c.      Mengkoordinasikan kegiatan penataran, pendidikan dan pelatihan olahraga dayung Canoeing Flat Water;

d.     Mengkoordinasi pembinaan dan pengawasan setiap kegiatan anggota dalam bidang pembinaan prestasi Canoeing Flat Water;

e.     Melaksanakan dan mengkoordinasikan pemusatan latihan nasional;

f.       Memberikan pengarahan di bidang pembinaan prestasi dalam setiap Pekan Olahraga Wilayah/Daerah atau kejuaraan-kejuaraan olahraga dayung Canoeing Flat Water yang dilakukan oleh anggota;

g.     Mengkoordinasi penyusunan laporan bidang pembinaan prestasi Canoeing Flat Water secara periodik;

h.     Bertindak sebagai nara sumber dalam bidang pembinaan prestasi pada setiap Munas dan Rapat Anggota.

i.       Dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Bidang Pembinaan Prestasi Canoeing.

 

22.  Komisi Canoeing Slalom

a.    Menyusun rancangan program kerja PODSI dalam Bidang Pembinaan Prestasi Canoeing Slalom;

b.    Mengkoordinasi kegiatan pembinaan prestasi Canoeing Slalom yang dilakukan oleh PODSI dan anggota;

c.    Mengkoordinasikan kegiatan penataran, pendidikan dan pelatihan olahraga dayung Canoeing Slalom;

d.    Mengkoordinasi pembinaan dan pengawasan setiap kegiatan anggota dalam bidang pembinaan prestasi Canoeing Slalom;

e.    Melaksanakan dan mengkoordinasikan pemusatan latihan nasional;

f.     Memberikan pengarahan di bidang pembinaan prestasi dalam setiap Pekan Olahraga Wilayah/Daerah atau kejuaraan-kejuaraan olahraga dayung Canoeing Slalom yang dilakukan oleh anggota;

g.    Mengkoordinasi penyusunan laporan bidang pembinaan prestasi Canoeing Slalom secara periodik;

h.    Bertindak sebagai nara sumber dalam bidang pembinaan prestasi pada setiap Munas dan Rapat Anggota.

i.      Dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Bidang Pembinaan Prestasi Canoeing.

 

23.  Komisi Dragon Boat

 

a.    Menyusun rancangan program kerja PODSI dalam Bidang Pembinaan Prestasi Dragon Boat;

b.    Mengkoordinasi kegiatan pembinaan prestasi Dragon Boat yang dilakukan oleh PODSI dan anggota;

c.    Mengkoordinasikan kegiatan penataran, pendidikan dan pelatihan olahraga dayung Dragon Boat;

d.    Mengkoordinasi pembinaan dan pengawasan setiap kegiatan anggota dalam bidang pembinaan prestasi Dragon Boat;

e.    Melaksanakan dan mengkoordinasikan pemusatan latihan nasional;

f.     Memberikan pengarahan di bidang pembinaan prestasi dalam setiap Pekan Olahraga Wilayah/Daerah atau kejuaraan-kejuaraan olahraga dayung Dragon Boat yang dilakukan oleh anggota;

g.    Mengkoordinasi penyusunan laporan bidang pembinaan prestasi Dragon Boat secara periodik;

h.    Bertindak sebagai nara sumber dalam bidang pembinaan prestasi pada setiap Munas dan Rapat Anggota.

i.      Dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Bidang Pembinaan Prestasi Canoeing.

 

24.  Komisi Canoeing Non Olympic

a     Menyusun rancangan program kerja PODSI dalam Bidang Pembinaan Prestasi Canoeing Non Olympic;

b     Mengkoordinasi kegiatan pembinaan prestasi Canoeing Non Olympic yang dilakukan oleh PODSI dan anggota;

c      Mengkoordinasikan kegiatan penataran, pendidikan dan pelatihan olahraga dayung Canoeing Non Olympic;

d     Mengkoordinasi pembinaan dan pengawasan setiap kegiatan anggota dalam bidang pembinaan prestasi Canoeing Non Olympic;

e     Melaksanakan dan mengkoordinasikan pemusatan latihan nasional;

f       Memberikan pengarahan di bidang pembinaan prestasi dalam setiap Pekan Olahraga Wilayah/Daerah atau kejuaraan-kejuaraan olahraga dayung Canoeing Non Olympic yang dilakukan oleh anggota;

g     Mengkoordinasi penyusunan laporan bidang pembinaan prestasi Canoeing Non Olympic secara periodik;

h     Bertindak sebagai nara sumber dalam bidang pembinaan prestasi pada setiap Munas dan Rapat Anggota.

i       Dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Bidang Pembinaan Prestasi Canoeing.

 

 

25.  Komisi Junior, Pembibitan dan Pemanduan Bakat Canoeing

a.    Menyusun standarisasi dan membantu mengkoordinasikan pelaksanaan pola pembibitan dan pemanduan bakat, mulai dengan bibit unggul yang ada di sekolah, perkumpulan olahraga dayung Canoeing pelajar / mahasiswa dan perkumpulan olahraga dayung Canoeing lainnya secara berkesi-nambungan;

b.    Membantu mengkoordinasikan Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar / Mahasiswa (PPLP / PPLM), perkumpulan olahraga dayung Canoeing pelajar / mahasiswa dan perkumpulan olahraga dayung Canoeing lainnya;

c.    Menyusun laporan kerja secara periodik;

d.    Dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari bertanggung jawab kepada Bidang Pembinaan Prestasi Canoeing.

 

 

26.  Komisi Sport Medicine

a.    Menyusun rencana program kerja PODSI berkaitan dengan sport medicine olahraga dayung;

b.    Mengkoordinasi dan mendayagunakan para ahli untuk peningkatan prestasi olahraga dayung;

c.    Memberikan bimbingan kepelatihan, kedokteran, psikologi nutrisi olahraga dayung.

d.    Menyusun laporan kerja secara periodik;

e.    Dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari bertanggung jawab kepada Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

 

 

 

27.  Komisi Penelitian dan Pengembangan

a.    Menyusun rencana program kerja PODSI berkaitan dengan penelitian dan pengembangan olahraga dayung;

b.    Mengkoordinasikan kajian dan penelitian tentang methoda kepelatihan, kedokteran, psikologi, nutrisi olahraga dayung dengan bekerja sama lembaga terkait;

c.    Mengkoordinasikan kajian standarisasi, penelitian tentang perencanaan, pembangunan, pemeliharaan prasarana dan sarana olahraga dayung bekerja sama dengan lembaga terkait;

d.    Mengkoordinasi dan mendayagunakan para ahli untuk peningkatan prestasi olahraga dayung;

e.    Menyusun laporan kerja secara periodik;

f.     Dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari bertanggung jawab kepada Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

 

28.  Komisi Pendidikan dan Penataran

a.    Menyusun rencana program kerja PODSI berkaitan dengan program pendidikan dan penataran tenaga keolahragaan cabang olahraga dayung;

b.    Merumuskan rancangan standarisasi, kriteria, klasifikasi tenaga keolahragaan cabor dayung bekerjasama dengan instansi dan lembaga terkait;

c.    Mengkoordinasikan dan melaksanakan pendidikan dan penataran dalam rangka kerjasama dan bantuan dari Olympic Solidarity, Kemenegpora dan KON/KOI.

d.    Memberikan tanda kecakapan (sertifikasi) tenaga keolahragaan cabor dayung bekerjasama dengan instansi dan lembaga terkait;

e.    Menyusun laporan kerja secara periodik;

f.     Dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari bertanggung jawab kepada Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

 

29.  Koordinator Wilayah.

a.      Membantu Ketua Umum dalam bidang pemantauan kegiatan pembinaan olahraga dayung yang dilakukan oleh Anggota di wilayahnya;

b.      Bertindak sebagai nara sumber dalam Musyawarah Daerah Anggota di wilayahnya;

c.      Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Umum;

d.      Menyusun laporan kerja secara periodik;

e.      Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Umum.

 

 

PASAL 25

PEMBAGIAN TUGAS DAN JALUR PERTANGGUNGJAWABAN

 

Pembagian dan pelaksanaan tugas, serta jalur pertanggungjawaban pengurus diatur dalam Peraturan PODSI.

 

 

PASAL 26

KRITERIA KETUA UMUM DAN PENGURUS PODSI

 

1.     Kriteria Ketua Umum.

a.    Mempunyai integritas yang tinggi dan tidak pernah tersangkut perkara pidana.

b.    Mempunyai kemampuan manajerial, pengabdian dan waktu yang cukup untuk mengelola organisasi PODSI;

c.    Mampu menjadi pengayom dan pemersatu semua unsur masyarakat pencinta olahraga dayung prestasi;

d.    Mempunyai visi yang luas dalam membina olahraga dayung prestasi;

e.    Mampu menjalin kerja sama dengan badan-badan usaha dan instansi terkait untuk menunjang pembinaan olahraga dayung prestasi;

f.     Mampu menggalang kerja sama dengan badan-badan keolahragaan dayung prestasi tingkat regional dan dunia.

2.     Kriteria Pengurus PODSI.

a.    Mempunyai integritas yang tinggi dan tidak pernah tersangkut perkara pidana.

b.    Mampu bekerja sma dengan Ketua Umum;

c.    Mempunyai kemampuan manajerial, pengabdian dan waktu yang cukup untuk mengelola organisasi olahraga dayung prestasi;

d.    Mampu menjabarkan garis kebijakan Ketua Umum;

e.    Memiliki kemampuan dan kompetensi di bidang tugasnya;

f.     Mempunyai pengetahuan dan kemampuan berkoordinasi dalam membina sistem organisasi dan administrasi keolahragaan;

 

PASAL 27

PENGGANTIAN PENGURUS ANTAR WAKTU

 

Ketua Umum PODSI dapat melakukan penggantian antar waktu terhadap pengurus yang tidak dapat melaksanakan tugas sebagaimana mestinya.

 

PASAL 28

PENGUKUHAN DAN PELANTIKAN

1.     Pengukuhan dan pelantikan anggota dilakukan oleh pengurus PODSI;

2.     Anggota yang masa bakti kepengurusannya telah berakhir lebih dari 6 (enam) bulan dan belum dikukuhkan, maka kehilangan hak keanggotaan sesuai pasal 10 ayat 1 Anggaran Rumah Tangga.

3.     Pengurus PODSI wajib mengukuhkan susunan pengurus Podsi Propinsi setelah mendapat rekomendasi tertulis oleh Ketua Umum dan atau Wakil Ketua Umum Komite Olahraga Propinsi.

4.     Pengurus Podsi Propinsi mengukuhkan pengurus Podsi Kabupaten/Kota yang telah direkomendasikan tertulis oleh pengurus Komite Olahraga Kabupaten/Kota.

5.     Tata cara pengukuhan dan pelantikan anggota diatur dalam Peraturan PODSI.

 

PASAL 29

SANKSI ORGANISASI

1.     Pengurus Podsi Propinsi yang masa bakti kepengurusannya telah berakhir lebih dari 6 (enam) bulan, atau belum dikukuhkan sesuai dengan ketentuan Pasal 28 di atas, kehilangan haknya sehingga tidak diperbolehkan mengikuti setiap dan seluruh kegiatan PODSI antara lain Munas, Rapat Anggota dan Kejuaraan Nasional dayung prestasi.

2.     Pengurus Podsi Kabupaten/Kota yang masa bakti kepengurusannya telah berakhir lebih dari 6 (enam) bulan dan belum dikukuhkan, maka kehilangan hak keanggotaannya  sehingga tidak diperbolehkan mengikuti setiap dan seluruh kegiatan Podsi Propinsi antara lain Musprop, Rapat Anggota dan Kejuaraan dayung prestasi tingkat Propinsi.

3.     Pengurus Podsi Propinsi yang dikukuhkan oleh Pengurus PODSI tanpa adanya rekomendasi tertulis dari komite olahraga propinsi kehilangan haknya sebagai sehingga tidak diperbolehkan mengikuti setiap dan seluruh kegiatan Komite Olahraga Propinsi, antara lain Musorprop, Rapat Anggota Komite Olahraga Propinsi.

4.     Pengurus Podsi Kabupaten/Kota yang dikukuhkan oleh Podsi Propinsi tanpa adanya rekomendasi tertulis dari Komite Olahraga Kabupaten/Kota kehilangan haknya sebagai sehingga tidak diperbolehkan mengikuti setiap dan seluruh kegiatan Komite Olahraga Kabupaten/Kota, antara lain Musorkab/kota, Rapat Anggota Komite Olahraga Kabupaten/Kota dan Pekan olahraga Kabupaten/Kota.

5.     Pengurus Podsi Propinsi atau Podsi Kabupaten/Kota yang telah dikukuhkan oleh PODSI atau Podsi Propinsi, pelantikannya dapat dilakukan oleh komite olahraga propinsi dan atau Kabupaten/Kota bilamana dalam jangka waktu 6 (enam) bulan belum dilakukan pelantikan sebagaimana mestinya.

6.     Sanksi organisasi yang dijatuhkan kepada Pengurus Podsi Propinsi tidak mengikat kepada pengurus Podsi Kabupaten/Kota sesuai dengan wilayah kerjanya.

 

 

BAB V

MUSYAWARAH DAN RAPAT

 

PASAL 30

MUSYAWARAH

1.     Musyawarah Nasional (Munas).

a.    Hak Suara dan jumlah utusan :

                               i.        Setiap anggota berhak atas 1 (satu) hak suara dalam Munas;

                              ii.        Setiap anggota berhak mengirimkan utusan sebanyak jumlah komisi atau kebutuhan untuk setiap Munas;

                            iii.        Setiap anggota yang terkena sangsi organisasi pemberhentian sementara tidak mempunyai hak suara maupun hak bicara;

                            iv.        Setiap instansi atau organisasi yang diundang berhak mengirimkan 1 (satu) orang berstatus sebagai peninjau dan tidak memiliki hak suara dan hak berbicara;

                              v.        Pengurus PB Podsi tidak mempunyai hak suara di dalam Munas;

 

b.    Tempat dan Pemberitahuan.

                               i.        Pemberitahuan tentang pelaksanaan Munas dilakukan secara tertulis dan dikirimkan ke setiap anggota yang berhak untuk mengikuti Munas, sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum Munas diselenggarakan;

                              ii.        Bahan-bahan tertulis yang akan dibahas dan diputuskan di dalam Munas wajib dikirimkan kepada setiap dan seluruh peserta Munas yang berhak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 butir a di atas, sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum Munas diselenggarakan.

 

c.    Kuorum.

                               i.        Munas kuorum bilamana telah dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota yang diundang;

                              ii.        Apabila kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 butir c point i di atas tidak terpenuhi, Munas ditunda untuk waktu paling lama 60 (enam puluh) menit, untuk memberi kesempatan kepada utusan yang belum hadir. Setelah penundaan ternyata kuorum belum dipenuhi, Munas dinyatakan sah dan dapat dilanjutkan.

 

d.    Pimpinan.

                               i.        Munas dipimpin oleh pimpinan yang dipilih dari dan oleh peserta Munas, yang terdiri dari 5 (lima) orang yaitu seorang Ketua, 3 (tiga) orang Wakil Ketua dan seorang Seketaris;

                              ii.        Pimpinan Munas terdiri atas 3 (tiga) orang mewakili dari unsur Pengurus Besar Podsi dan 2 (dua) orang unsur Podsi Propinsi.

                            iii.        Selama Pimpinan Munas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 butir d poin i diatas belum dipilih, untuk sementara Munas dipimpin oleh Ketua Umum Podsi yang bertugas untuk mengesahkan Peraturan Tata Tertib dan Acara serta memilih Pimpinan Munas.

e.    Putusan.

                               i.        Setiap putusan yang diambil di dalam Munas dilakukan melalui permusyawaratan untuk mencapai mufakat. Apabila tidak mencapai mufakat, putusan diambil melalui pemungutan suara; dan putusan adalah syah bilamana disetujui oleh 50% +1 dari suara yang syah;

                              ii.        Pemungutan suara dilaksanakan sampai diperoleh Keputusan (50%+1 dari suara yang syah).

 

2.     Musyawarah Propinsi (Musprop).

a.    Hak suara dan jumlah utusan:

                               i.        Setiap anggota berhak atas 1 (satu) hak suara dalam Musprop;

                              ii.        Setiap anggota berhak mengirimkan 3 (tiga) orang utusan untuk mengikuti Musprop;

                            iii.        Setiap anggota yang terkena sangsi organisasi pemberhentian sementara tidak mempunyai hak suara maupun hak brbicara;

                            iv.        Setiap instansi atau organisasi yang diundang berhak mengirimkan 1 (satu) orang berstatus sebagai peninjau dan tidak memiliki hak suara dan hak berbicara;

                              v.        Pengurus Podsi Propinsi tidak mempunyai hak suara di dalam Musprop.

 

 

b.    Tempat dan Pemberitahuan.

                               i.        Pemberitahuan tentang pelaksanaan Musprop dilakukan secara tertulis dan dikirimkan ke setiap anggota yang berhak untuk mengikuti Musprop, sekurang-kurangnya 21 (du puluh satu) hari kalender sebelum Musprop diselenggarakan;

                              ii.        Bahan-bahan tertulis yang akan dibahas dan diputuskan di dalam Musprop wajib dikirimkan kepada setiap dan seluruh peserta Musprop yang berhak sebagaimana dimaksud pada ayat 2 butir a di atas, sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum Musprop diselenggarakan.

 

c.    Kuorum.

                               i.        Musprop kuorum bilamana telah dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota yang diundang;

                              ii.        Apabila kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat 2 butir c point i di atas tidak terpenuhi, Musprop ditunda untuk waktu paling lama 60 (enam puluh) menit, untuk memberi kesempatan kepada utusan yang belum hadir. Setelah penundaan ternyata kuorum belum dipenuhi, Musprop dinyatakan sah dan dapat dilanjutkan.

 

d.    Pimpinan.

                               i.        Musprop dipimpin oleh pimpinan yang dipilih dari dan oleh peserta Musprop, yang terdiri dari 5 (lima) orang yaitu , seorang Ketua, 3 (tga) orang Wakil Ketua dan seorang Seketaris;

                              ii.        Pimpinan Musprop terdiri atas 3 (tiga) orang mewakili dari unsur Pengurus Propinsi dan 2 (dua) orang unsur Podsi Kabupaten/Kota;

                            iii.        Selama Pimpinan Musprop sebagaimana dimaksud pada ayat 2 butir d poin i diatas belum dipilih, untuk sementara Musprop dipimpin oleh Ketua Umum Podsi Propinsi yang bertugas untuk mengesahkan Peraturan Tata Tertib dan Acara serta memilih Pimpinan Musprop.

 

e.    Putusan.

                               i.        Setiap putusan yang diambil di dalam Musprop dilakukan melalui permusyawaratan untuk mencapai mufakat. Apabila tidak mencapai mufakat, putusan diambil melalui pemungutan suara; dan putusan adalah syah bilamana disetujui oleh 50% +1 dari suara yang syah;

                              ii.        Pemungutan suara dilaksanakan sampai diperoleh Keputusan (50%+1 dari suara yang syah).

 

3.     Musyawarah Kabupaten/Kota (Muskab/kota).

a.    Hak suara dan jumlah utusan:

                               i.        Setiap anggota berhak atas 1 (satu) hak suara dalam Musprop;

                              ii.        Setiap anggota berhak mengirimkan 3 (tiga) orang utusan untuk mengikuti Muskab/kota;

                            iii.        Setiap anggota yang terkena sangsi organisasi pemberhentian sementara tidak mempunyai hak suara maupun hak brbicara;

                            iv.        Setiap instansi atau organisasi yang diundang berhak mengirimkan 1 (satu) orang berstatus sebagai peninjau dan tidak memiliki hak suara dan hak berbicara;

                              v.        Pengurus Podsi Kabupaten/Kota tidak mempunyai hak suara di dalam Muskab/kota.

 

b.    Tempat dan Pemberitahuan.

                               i.        Pemberitahuan tentang pelaksanaan Muskab/kota dilakukan secara tertulis dan dikirimkan ke setiap anggota yang berhak untuk mengikuti Muskab/kota, sekurang-kurangnya 21 (du puluh satu) hari kalender sebelum Muskab/kota diselenggarakan;

                              ii.        Bahan-bahan tertulis yang akan dibahas dan diputuskan di dalam Muskab/kota wajib dikirimkan kepada setiap dan seluruh peserta Muskab/kota yang berhak sebagaimana dimaksud pada ayat 2 butir a di atas, sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum Muskab/kota diselenggarakan.

 

c.    Kuorum.

                               i.        Muskab/kota kuorum bilamana telah dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota yang diundang;

                              ii.        Apabila kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat 2 butir c point i di atas tidak terpenuhi, Muskab/kota ditunda untuk waktu paling lama 60 (enam puluh) menit, untuk memberi kesempatan kepada utusan yang belum hadir. Setelah penundaan ternyata kuorum belum dipenuhi, Muskab/kota dinyatakan sah dan dapat dilanjutkan.

d.    Pimpinan.

                               i.        Muskab/kota dipimpin oleh pimpinan yang dipilih dari dan oleh peserta Muskab/kota, yang terdiri dari 5 (lima) orang yaitu , 3 (tiga) orang Ketua, seorang Wakil Ketua dan seorang Seketaris;

                              ii.        Pimpinan Muskab/kota terdiri atas 3 (tiga) orang mewakili dari unsur Pengurus Kabupaten/Kota dan 2 (dua) orang unsur Perkumpulan / club dayung setempat;

                            iii.        Selama Pimpinan Muskab/kota sebagaimana dimaksud pada ayat 3 butir d poin i diatas belum dipilih, untuk sementara Muskab/kota dipimpin oleh Ketua Umum Podsi Kabupaten/Kota yang bertugas untuk mengesahkan Peraturan Tata Tertib dan Acara serta memilih Pimpinan Muskab/kota.

 

e.    Putusan.

                               i.        Setiap putusan yang diambil di dalam Muskab/kota dilakukan melalui permusyawaratan untuk mencapai mufakat. Apabila tidak mencapai mufakat, putusan diambil melalui pemungutan suara; dan putusan adalah syah bilamana disetujui oleh 50% +1 dari suara yang syah;

                              ii.        Pemungutan suara dilaksanakan sampai diperoleh Keputusan (50%+1 dari suara yang syah).

 

4.     Munas, Musprop, Muskab/kota dapat ditunda pelaksanaannya paling lama 3 (tiga) bulan setelah berlangsungnya event tersebut, jika pada tahun yang sama bertepatan dengan adanya kejuaraan multi event kabupaten/kota, propinsi, nasional maupun internasional.

 

5.     Musyawarah Nasional Luarbiasa (Munaslub).

a.    Munaslub dapat diselenggarakan sewaktu-waktu oleh pengurus PODSI bilamana dianggap perlu, dengan menyebutkan secara singkat dan tegas mengenai hal yang akan dibicarakan;

b.    Munaslub dapat diselenggarakan atas Keputusan Munas dan Rapat Anggota;

c.    Munaslub juga dapat diselenggarakan atas permintaan tertulis dari paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota, dan di dalam surat permintaan itu harus disebutkan secara singkat dan tegas mengenai hal yang akan dibicarakan. Pengurus Besar PODSI diwajibkan menyelenggarakan Munaslub bila ada permintaan tersebut;

d.    Hak suara dalam Munaslub adalah sama dengan Munas sebagaimana diatur pada ayat 1 butir a di atas;

e.    Jumlah utusan disesuaikan dengan agenda dan kebutuhan Munaslub;

f.     Ketentuan tentang tata cara pemanggilan / pemberitahuan, kuorum, pimpinan dan pengambilan keputusan adalah sama dengan ketentuan bagi Munas sebagaimana tercantum pada ayat 1 butir b sampai dengan butir e di atas.

 

 

6.     Musyawarah Propinsi Luarbiasa (Musproplub).

 

a.    Musproplub dapat diselenggarakan sewaktu-waktu oleh pengurus Podsi Propinsi bilamana dianggap perlu, dengan menyebutkan secara singkat dan tegas mengenai hal yang akan dibicarakan;

b.    Musproplub dapat diselenggarakan atas Keputusan Musprop dan Rapat Anggota Podsi Propinsi;

c.    Musproplub juga dapat diselenggarakan atas permintaan tertulis dari paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota, dan di dalam surat permintaan itu harus disebutkan secara singkat dan tegas mengenai hal yang akan dibicarakan. Pengurus Podsi Propinsi diwajibkan menyelenggarakan Musproplub bila ada permintaan tersebut;

d.    Hak suara dalam Musproplub adalah sama dengan Musprop sebagaimana diatur pada ayat 2 butir a di atas;

e.    Jumlah utusan disesuaikan dengan agenda dan kebutuhan Musproplub;

f.     Ketentuan tentang tata cara pemanggilan / pemberitahuan, kuorum, pimpinan dan pengambilan keputusan adalah sama dengan ketentuan bagi Musprop sebagaimana tercantum pada ayat 2 butir b sampai dengan butir e di atas.

 

 

 

 

7.     Musyawarah Kabupaten/Kota Luarbiasa (Muskab/kotalub).

a.    Muskab/kotalub dapat diselenggarakan sewaktu-waktu oleh pengurus Podsi Kabupaten/Kota bilamana dianggap perlu, dengan menyebutkan secara singkat dan tegas mengenai hal yang akan dibicarakan;

b.    Muskab/kotalub dapat diselenggarakan atas Keputusan Muskab/Kota dan Rapat AnggotaPodsi Kabupaten/Kota;

c.    Muskab/kotalub juga dapat diselenggarakan atas permintaan tertulis dari paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota, dan di dalam surat permintaan itu harus disebutkan secara singkat dan tegas mengenai hal yang akan dibicarakan. Pengurus Podsi Kabupaten/Kota diwajibkan menyelenggarakan Muskab/kotalub bila ada permintaan tersebut;

d.    Hak suara dalam Munaslub adalah sama dengan Muskab/kota sebagaimana diatur pada ayat 3 butir a di atas;

e.    Jumlah utusan disesuaikan dengan agenda dan kebutuhan Muskab/kotalub;

f.     Ketentuan tentang tata cara pemanggilan / pemberitahuan, kuorum, pimpinan dan pengambilan keputusan adalah sama dengan ketentuan bagi Muskab/kota sebagaimana tercantum pada ayat 3 butir b sampai dengan butir e di atas.

 

 

PASAL 31

RAPAT

1.     Beberapa macam rapat dalam jajaran PODSI, tingkatannya adalah sebagai berikut :

a.    Rapat Rutin;

b.    Rapat Pengurus Inti;

c.    Rapat Pleno;

d.    Rapat Koordinasi dan Konsultasi;

e.    Rapat Anggota.

 

2.     Tata tertib rapat-rapat dimaksud pada ayat 1 diatur lebih lanjut dalam Peraturan PODSI.

 

3.     Rapat Rutin.

a.    Rapat Rutin PODSI adalah rapat yang dihadiri oleh pengurus PODSI untuk membahas dan memutuskan segala persoalan sehari-hari dan bersifat rutin;

b.    Rapat Rutin diadakan sekurang-kurangnya satu kali dalam setiap 1 (satu) minggu dan dibuat catatan rapatnya untuk dipergunakan sebagai pedoman penyelesaian masalah yang bersifat rutin.

 

4.     Rapat Pengurus Inti.

a.    Rapat Pengurus Inti dihadiri oleh Pengurus Inti, yakni Ketua Umum, Wakil Ketua Umum, Seketaris Jendral dan Bendahara;

b.    Rapat diadakan untuk membahas dan memutuskan segala persoalan yang dihadapi di dalam pelaksanaan tugas dan kewajiban terutama yang menyangkut masalah peraturan dan kebijakan;

c.    Rapat Pengurus Inti dapat mengundang Ketua Bidang/Wakil sesuai kebutuhan;

d.    Rapat Pengurus Inti diadakan sekurang-kurangnya satu kali dalam setiap 2 (dua) minggu.

 

 

5.     Rapat Pleno.

a.    Rapat Pleno PODSI dihadiri oleh selurung pengurus PODSI.

b.    Rapat ini diadakan untuk membahas dan mengevaluasi program kerja serta memutuskan berbagai permasalahan yang antara lain berkaitan dengan :

                               i.        Persiapan penyelenggaraan kegiatan PODSI;

                              ii.        Persiapan penyelenggaraan kegiatan Munas, Rapat Anggota, Kejuaraan-kejuaraan Nasional maupun internasional;

                            iii.        Masalah penerimaan, pemberhentian sementara, pengenaan sangsi organisasi kepada anggota;

                            iv.        Rencana pelepasan aset PODSI, baik berupa barang tidak bergerak maupun bergerak termasuk uang;

                              v.        Kegiatan PODSI yang bermaksud menghimpun dana, baik berupa pinjaman, penyelenggaraan, maupun penyediaan/keikutsertaan di dalam pasar modal;

                            vi.        Menetapkan perlu tidaknya Munaslub.

 

c.    Rapat Pleno adalah syah dan dapat mengambil keputusan apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya ½+1 dari jumlah pengurus. Dalam hal belum mencapai kuorum, rapat ditunda dalam waktu 60 (enam puluh) menit.

d.    Rapat pleno diadakan sekurang-kurangnya satu kali dalam setiap 1 (satu) bulan.

 

 

6.     Rapat Koordinasi dan Konsultasi.

a.    Rapat Koordinasi dan Konsultasi adalah rapat yang diselenggarakan oleh pengurus PODSI dengan satu atau lebih anggota;

b.    Rapat Koordinasi dan Konsultasi diselenggarakan sekurang-kurangnya satu kali dalam setiap 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu bilamana dianggap perlu oleh pengurus PODSI.

 

 

7.     Rapat Anggota.

a.    Hak Suara dan Jumlah Utusan :

                               i.        Setiap anggota berhak atas 1 (satu) hak suara di dalam setiap Rapat Anggota;

                              ii.        Setiap Anggota berhak mengirimkan utusan sebanyak jumlah komisi untuk setiap Rapat Anggota;

                            iii.        Setiap Anggota yang terkena sangsi organisasi pemberhentian sementara tidak mempunyai hak suara maupun hak berbicara;

                            iv.        Setiap undangan peserta Rapat Anggota yang berstatus sebagai peninjau, dapat berbicara atas ijin Pimpinan Sidang.

 

b.    Tempat dan Pemberitahuan.

                               i.        Pemberitahuan tentang pelaksanaan Rapat Anggota dilakukan secara tertulis dan dikirimkan ke Anggota yang berhak untuk mengikuti Rapat Anggota, sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum Rapat Anggota diselenggarakan;

                              ii.        Bahan-bahan tertulis yang akan dibahas dan diputuskan di dalam Rapat Anggota wajib dikirimkan kepada setiap dan seluruh peserta Rapat Anggota yang berhak sebagaimana dimaksud pada ayat 7 butir a. Iii di atas, sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum Rapat Anggota diselenggarakan.

 

c.    Kuorum.

                               i.        Rapat Anggota kuorum bilamana telah dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota yang diundang;

                              ii.        Apabila kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat 7 butir c. i. di atas tidak terpenuhi, maka Rapat Anggota ditunda paling lama 60 (enam puluh) menit untuk memberi kesempatan kepada utusan yang belum hadir. Apabila setelah penundaan ternyata kuorum belum terpenuhi, Rapat Anggota dinyatakan syah dan dapat dilanjutkan.

 

d.    Pimpinan.

Rapat Anggota dipimpin oleh Ketua Umum PODSI didampingi nara sumber. Bilamana Ketua Umum berhalangan dapat diwakili oleh Wakil Ketua Umum atau Seketaris Jendral PODSI.

 

e.    Putusan.

                               i.        Setiap putusan yang diambil di dalam Rapat Anggota dilakukan melalui permusyawaratan untuk mencapai mufakat. Apabila tidak mencapai mufakat, putusan diambil memlalui pemungutan suara; dan putusan adalah syah bilamana disetujui oleh 50%+1 dari suara yang syah;

                              ii.        Pemungutan suara dilaksanakan sampai diperoleh Keputusan (50%+1 dari suara yang syah).

 

8.     Rapat Anggota Podsi Propinsi.

a.    Hak Suara dan Jumlah Utusan :

                               i.        Setiap anggota berhak atas 1 (satu) hak suara di dalam setiap Rapat Anggota Podsi Propinsi;

                              ii.        Setiap Anggota berhak mengirimkan utusan sebanyak jumlah komisi untuk setiap Rapat Anggota Podsi Propinsi;

                            iii.        Setiap Anggota yang terkena sangsi organisasi pemberhentian sementara tidak mempunyai hak suara maupun hak berbicara;

                            iv.        Setiap undangan peserta Rapat Anggota Podsi Propinsi yang berstatus sebagai peninjau, dapat berbicara atas ijin Pimpinan Sidang.

 

 

 

b.    Tempat dan Pemberitahuan.

                               i.        Pemberitahuan tentang pelaksanaan Rapat Anggota Podsi Propinsi dilakukan secara tertulis dan dikirimkan ke Anggota yang berhak untuk mengikuti Rapat Anggota Podsi Propinsi, sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum Rapat Anggota  itu diselenggarakan;

                              ii.        Bahan-bahan tertulis yang akan dibahas dan diputuskan di dalam Rapat Anggota Podsi Propinsi wajib dikirimkan kepada setiap dan seluruh peserta Rapat Anggota Podsi Propinsi yang berhak sebagaimana dimaksud pada ayat 8. Butir b. Point i di atas, sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum Rapat Anggota diselenggarakan.

 

c.    Kuorum.

                               i.        Rapat Anggota Podsi Propinsi kuorum bilamana telah dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota yang diundang;

                              ii.        Apabila kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat 8 butir c. Point i. di atas tidak terpenuhi, maka Rapat Anggota Podsi Propinsi ditunda paling lama 60 (enam puluh) menit untuk memberi kesempatan kepada utusan yang belum hadir. Apabila setelah penundaan ternyata kuorum belum terpenuhi, Rapat Anggota Podsi Propinsi dinyatakan syah dan dapat dilanjutkan.

 

d.    Pimpinan.

Rapat Anggota Podsi Propinsi dipimpin oleh Ketua Umum Podsi Propinsi didampingi nara sumber. Bilamana Ketua Umum berhalangan dapat diwakili oleh Wakil Ketua Umum atau Seketaris Umum Podsi Propinsi.

 

e.    Putusan.

                               i.        Setiap putusan yang diambil di dalam Rapat Anggota Podsi Propinsi dilakukan melalui permusyawaratan untuk mencapai mufakat. Apabila tidak mencapai mufakat, putusan diambil memlalui pemungutan suara; dan putusan adalah syah bilamana disetujui oleh 50%+1 dari suara yang syah;

                              ii.        Pemungutan suara dilaksanakan sampai diperoleh Keputusan (50%+1 dari suara yang syah).

 

9.     Rapat Anggota Podsi Kabupaten/Kota.

a.    Hak Suara dan Jumlah Utusan :

                               i.        Setiap anggota berhak atas 1 (satu) hak suara di dalam setiap Rapat Anggota Podsi Kabupaten/Kota;

                              ii.        Setiap Anggota berhak mengirimkan utusan sebanyak jumlah komisi untuk setiap Rapat Anggota Podsi Kabupaten/Kota;

                            iii.        Setiap Anggota yang terkena sangsi organisasi pemberhentian sementara tidak mempunyai hak suara maupun hak berbicara;

                            iv.        Setiap undangan peserta Rapat Anggota Podsi Kabupaten/Kota yang berstatus sebagai peninjau, dapat berbicara atas ijin Pimpinan Sidang.

b.    Tempat dan Pemberitahuan.

                               i.        Pemberitahuan tentang pelaksanaan Rapat Anggota Podsi Kabupaten/Kota dilakukan secara tertulis dan dikirimkan ke Anggota yang berhak untuk mengikuti Rapat Anggota Podsi Kabupaten/Kota, sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum Rapat Anggota  itu diselenggarakan;

                              ii.        Bahan-bahan tertulis yang akan dibahas dan diputuskan di dalam Rapat Anggota Podsi Kabupaten/Kota wajib dikirimkan kepada setiap dan seluruh peserta Rapat Anggota Podsi Kabupaten/Kota yang berhak sebagaimana dimaksud pada ayat 9. Butir b. point i di atas, sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum Rapat Anggota Podsi Kabupaten/Kota diselenggarakan.

c.    Kuorum.

                               i.        Rapat Anggota Podsi Kabupaten/Kota kuorum bilamana telah dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota yang diundang;

                              ii.        Apabila kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat 9 butir c. point i. di atas tidak terpenuhi, maka Rapat Anggota Podsi Kabupaten/Kota ditunda paling lama 60 (enam puluh) menit untuk memberi kesempatan kepada utusan yang belum hadir. Apabila setelah penundaan ternyata kuorum belum terpenuhi, Rapat Anggota Podsi Kabupaten/Kota dinyatakan syah dan dapat dilanjutkan.

d.    Pimpinan.

Rapat Anggota Podsi Kabupaten/Kota dipimpin oleh Ketua Umum Podsi Kabupaten/Kota didampingi nara sumber. Bilamana Ketua Umum berhalangan dapat diwakili oleh Wakil Ketua Umum atau Seketaris Umum Podsi Kabupaten/Kota.

e.    Putusan.

                               i.        Setiap putusan yang diambil di dalam Rapat Anggota Podsi Kabupaten/Kota dilakukan melalui permusyawaratan untuk mencapai mufakat. Apabila tidak mencapai mufakat, putusan diambil memlalui pemungutan suara; dan putusan adalah syah bilamana disetujui oleh 50%+1 dari suara yang syah;

                              ii.        Pemungutan suara dilaksanakan sampai diperoleh Keputusan (50%+1 dari suara yang syah).

 

10.  Rapat  Podsi Propinsi dan Rapat Podsi Kabupaten/Kota.

Pengurus Podsi Propinsi dan Pengurus Podsi Kabupaten/Kota menyelenggarakan Rapat Rutin, Rapat Pengurus Harian, Rapat Pleno, Rapat Koordinasi dan Konsultasdi berpedoman pada ketentuan ayat 1, ayat 3, ayat 4, ayat 5 dan ayat 9 dengan memperhatikan kondisi dan status di daerah masing-masing.

 

 

 

BAB VI

KEJUARAAN OLAHRAGA DAYUNG

 

PASAL 32

KEJUARAAN OLAHRAGA DAYUNG

1.     Para peserta kejuaraan olahraga dayung adalah :

a.    Kejuaraan olahraga dayung Kabupaten/Kota diikuti oleh peserta yang mewakili perkumpulan / club olahraga dayung di wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan;

b.    Kejuaraan olahraga dayung propinsi diikuti oleh peserta yang mewakili Podsi Kabupaten/Kota ;

c.    Kejuaraan olahraga dayung Wilayah diikuti oleh peserta yang mewakili Podsi Propinsi dalam wilayah tersebut;

d.    Kejuaraan olahraga dayung Nasional diikuti oleh peserta yang mewakili Podsi Propinsi ;

 

2.     Tanggung Jawab dan Penyelenggaraan.

a.    Penyelenggaraan kejuaraan nasional adalah tanggung jawab PODSI, yang pelaksanaannya dapat didelegasikan kepada Podsi Propinsi;

b.    Penyelenggaraan kejuaraan olahraga dayung wilayah adalah tanggung jawab Podsi Propinsi yang ditunjuk dalam pertemuan dari Podsi Propinsi dalam satu wilayah;

c.    Penyelenggaraan kejuaraan olahraga dayung Propinsi adalah tanggung jawab Podsi Propinsi yang pelaksanaannya dapat didelegasikan kepada Podsi Kabupaten/Kota;

d.    Penyelenggaraan kejuaraan olahraga dayung Kabupaten/Kota adalah tanggung jawab Podsi Kabupaten/Kota.

 

BAB VII

KEUANGAN

PASAL 33

PEMBUKUAN

1.     Pelaksanaan pembukuan keuangan PODSI dan anggota, dilaksanakan sesuai dengan Prinsip Akutansi Indonesia dan peraturan perundang-undangan.

2.     Tahun pembukuan PODSI dimulai pada tanggal 1 Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember.

 

PASAL 34

PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN

1.     Pengurus PODSI menyampaikan pertanggungjawaban keuangan tahunan pada Rapat Anggota dan secara periodik pada Munas, setelah dilakukan audit oleh akuntan publik.

2.     Pengurus Podsi Propinsi menyampaikan pertanggungjawaban keuangan tahunan pada Rapat Anggota Podsi Propinsi dan secara periodik pada Musprop, setelah dilakukan audit oleh akuntan publik.

3.     Pengurus Podsi Kabupaten/Kota menyampaikan pertanggungjawaban keuangan tahunan pada Rapat Anggota Podsi Kabupaten/Kota dan secara periodik pada Muskab/Kota, setelah dilakukan audit oleh akuntan publik.

 

BAB VIII

LAIN-LAIN

PASAL 35

PERUBAHAN / PENGECUALIAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

1.     Usul perubahan atau pengecualian ketentuan terhadap Anggaran Rumah Tangga hanya dapat disyahkan oleh Munas apabila perubahan dan atau pengecualian tersebut telah mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Rapat Anggota.

2.     Perubahan dan atau pengecualian dapat disyahkan oleh Munas apabila usul perubahan dan atau pengecualian tersebut disetujui oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah suara yang hadir atau diwakili secara syah dalam Munas.

3.     Perubahan dan atau pengecualian terhadap ketentuan Anggaran Rumah Tangga hanya dapat disyahkan oleh Munas dengan cara seperti tersebut pada ayat 1 dan ayat 2 atau cara lain yang secara tegas diputuskan oleh Munas.

 

PASAL 36

KEPUTUSAN / PERATURAN ORGANISASI

1.     Segala sesuatu yang tidak diatur dan belum cukup diatur oleh Anggaran Rumah Tangga ini akan diatur oleh pengurus PODSI di dalam suatu Keputusan atau Peraturan Organisasi.

2.     Keputusan dan atau Peraturan Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di atas tidak boleh bertentangan dengan setiap ketentuan dari Anggaran Dasar dan atau Anggaran Rumah Tangga dan atau setiap Keputusan Munas/ Rapat Anggota.

 

 

BAB IX

MASA BERLAKU DAN PERATURAN PERALIHAN

PASAL 37

MASA BERLAKU

1.     Anggaran Rumah Tangga PODSI yang pertama berlaku sejak berdirinya PODSI pada tanggal 4 Agustus 1977 belum pernah dirubah atau disempurnakan.

2.     Usulan perubahan / penyempurnaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PODSI telah disetujui oleh Rapatnas PODSI pada tanggal 13 Maret di Bandung, untuk diselaraskan dengan Undang-undang No. 3  tahun 2005 tentang Sistim Keolahragaan Nasional serta Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KONI dan KOI.

3.     Perubahan dan penyempurnaan ketiga terhadap Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PODSI telah dilakukan oleh Munas PODSI tahun 2011 di Jatiluhur Purwakarta, berdasarkan Keputusan Munas PODSI No. 09/MUNAS/PODSI/I/2011 Tanggal 18 Januari 2011.

 

 

 

 

 

PASAL 38

PERATURAN PERALIHAN

1.     Setiap dan seluruh anggota yang ada pada saat berlakunya Anggaran Rumah Tangga ini, wajib menyesuaikan diri dengan perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ini.

2.     Setiap dan seluruh anggota yang ada pada saat berlakunya Anggaran Rumah tangga ini, wajib memenuhi setiap dan seluruh persyaratan keanggotaan sebagaimana dimaksud Pasal 9 Anggaran Rumah Tangga ini.

 


Gallery Video

Berita Terbaru

Padang, Padek—Ratusan tim da­yung dari berbagai klub yang ada di Sumbar ikut ambil bagian pada Turnamen Selaju Sampan Tra­disional II di Tempat Pele­langan… Read more

Tim Dayung Komando Lintas Laut Militer (Kolinlamil) kembali merajai lomba perahu karet dengan menyabet juara 1 dan 3 dalam lomba kebut dayung dan perahu karet… Read more

Atlet dayung Indonesia yang sedang menjalani pemusatan latihan nasional (pelatnas) menghadapi Sea Games XXVII 2013 Myanmar menjadwalkan pertandingan uji coba… Read more